Pemuda LIRA Ultimatum Pemerintah Kota Bogor: Batalkan Pengadaan Mobil Dinas atau Kami Turun ke Jalan

Pengadaan 9 mobil dinas dinilai hanya menguntungkan pejabat dan merugikan kepentingan rakyat, memicu desakan investigasi menyeluruh.

Bogor 10 Desember 2025— Ketua Pemuda LIRA Bogor Raya,M. Iqbal Al afghany, memberikan tanggapan keras terkait kebijakan Pemerintah Kota Bogor yang melakukan pengadaan 9 mobil dinas baru, termasuk satu unit untuk Kepala Bapperida.

‎Menurut Iqbal, keputusan tersebut merupakan bentuk ketidakpekaan dan pembangkangan terhadap semangat efisiensi anggaran yang telah diarahkan pemerintah pusat.

‎ “Belanja mobil dinas di tengah banyaknya persoalan publik adalah keputusan yang tidak punya nurani. Dan ketika lembaga perencana seperti Bapperida justru menjadi penerima fasilitas, itu artinya Kepala Bapperida gagal menjalankan fungsi perencanaan dan gagal menjaga komitmen terhadap arahan nasional.”

‎Iqbal menegaskan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengendalian belanja pemerintah secara jelas mengarahkan agar daerah mengutamakan efisiensi, pengetatan anggaran, dan prioritas layanan publik. Karena itu, tindakan Pemkot Bogor dan Bapperida dinilai bertentangan langsung dengan mandat tersebut.

‎“Inpres meminta daerah menahan belanja tidak penting. Tapi di Kota Bogor, malah membeli mobil. Ini bukan sekadar keliru ini melawan arah kebijakan Presiden. Kepala Bapperida harus bertanggung jawab atas kegagalan ini.”

‎Lebih jauh, Pemuda LIRA Bogor Raya menilai bahwa keputusan tersebut adalah bukti ketidakmampuan perencanaan, karena anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat justru dipindahkan untuk kenyamanan pejabat.

‎Iqbal menambahkan, “Jika perencanaan di Kota Bogor berjalan sehat, mobil dinas tidak mungkin masuk dalam prioritas. Ini jelas belanja tidak mendesak dan tidak memiliki manfaat publik. Ini pemborosan yang disahkan oleh lembaga perencana.”

‎Pemuda LIRA Bogor Raya Mendesak:

  1. ‎Kemendagri turun tangan mengevaluasi fungsi Bapperida dan kepemimpinan Kepala Bapperida kota bogor.
  2. BPK dan BPKP memeriksa dasar perencanaan serta analisis kebutuhan pengadaan mobil.
  3. Pemkot Bogor membuka seluruh dokumen perencanaan dan justifikasi pengadaan.
  4. Menghentikan seluruh belanja non-urgensial yang tidak sejalan dengan Inpres.

‎Iqbal menutup pernyataannya dengan tegas:

‎“Kami tidak akan diam. Pemuda LIRA Bogor akan mengawal isu ini hingga tingkat nasional. Setiap penyimpangan anggaran harus dilawan, apalagi jika melawan Inpres dan mengorbankan kebutuhan rakyat, jika dalam waktu dekat angggaran tidak dikembalikan maka Pemuda LIRA berkomitmen untuk memberi sanksi tegas terhadap pejabat yang sewenang-wenang diatas penderitaan rakyat kota Bogor, apabila diperlukan kami akan turun ke jalan untuk menyampaikan langsung didepan Istana Bogor.” ujar iqbal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *