Jakarta – Kerap kali keberadaan organisasi rakyat (ormas) meresahkan bola bisnis juga ekosistemnya. Hal ini telah dirasakan juga oleh kalangan buruh yang dimaksud banyak diminta pungutan liar oleh ormas, yang digunakan meresahkan pabrik. Para ormas juga memakai modus mengutip uang lewat perekrutan karyawan perusahaan alias buruh PT.
Terkadang perusahaan memang sebenarnya membuka kuota perekrutan pekerja baru yang mana dikhususkan untuk warga di dalam sekitar pabrik atau lokasinya beroperasi. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan ormas untuk mendapatkan uang dengan cara perekrutan menyeberangi jalurnya. Nilainya pun mencapai puluhan jt rupiah.
“Ormas itu tak belaka pada saat ada acara, untuk masukin kerja. Itu telah dari dulu, minta antara Rupiah 15 sampai Mata Uang Rupiah 25 juta, misal untuk satu warga cewek dikenakan Mata Uang Rupiah 15 juta, yang tersebut cowok Simbol Rupiah 25 juta,” ungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi terhadap CNBC Indonesia, Hari Sabtu (8/3/2025).
Sayangnya ‘pejabat wilayah’ seperti RT-RW yang mana seharusnya berperan untuk menenangkan terkadang justru turut juga satu sindikat dengan ormas.
“Tidak hanya saja ormas, kolaborasi mungkin saja ada backingan RT-RW setempat, kan harus ada KTP lingkungan terdekat jadi warga sekitar yang untuk direkrut,” sebut Ristadi.
![]() Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan pada konveksi Sinergi Adv kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Kamis, (4/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Pada akhirnya warga sekitar perusahaan atau pabrik yang dimaksud seharusnya mendapatkan khasiat justru terlibat terkena pungli. Ia pun memohonkan Presiden Prabowo untuk tegas membenahi hambatan ormas yang tersebut telah membudaya.
“Pak Prabowo harus pakai manpowernya beliau yang turun dengan Atmosfer sebagai alumni Tentara biar bener-bener pada takut, Kadang-kadang takutnya cuma ke presiden, ke anak buahnya nggak takut. Mafianya itu Kadang-kadang kalau sudah ada Mafia begitu urusannya kan telah pada nekat mereka itu,” ujar Ristadi.
Apalagi negara punya instrumen untuk dapat mampu membenahi hambatan ini dengan aparat penegak hukum. Sebaliknya aparat seharusnya bukan bermain-main dengan kewenangannya untuk meraup untung.
“Jangan belaka mengecam, pemerintah kan punya bedil. Kenapa? Sikat mereka,” tukas Ristadi.
Next Article Bos Hotel Bongkar Modus Aksi Preman Ormas, Hal ini Paling Marak
Artikel ini disadur dari Preman Ormas Peras Calon Buruh PT ‘Dibantu’ RT-RW, Begini Modusnya