Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sama-sama otoritas Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan setuju untuk menguatkan sinergi di meningkatkan inklusi keuangan dalam masyarakat.
Untuk perniagaan itu, OJK sama-sama Pemprov Kalimantan Selatan mengukuhkan secara serentak delapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digunakan diyakini mampu berubah menjadi motor penggerak upaya percepatan inklusi keuangan masyarakat.
Hadir di pengukuhan delapan TPAKD Kalsel itu Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, juga Pelindungan Pengguna OJK Friderica Widyasari Dewi serta Pengurus Kalimantan Selatan Muhidin.
Friderica menyampaikan bahwa peran TPAKD sebagai motor penggerak percepatan akses keuangan dalam area sangat penting untuk memperkuat masyarakat, menguatkan pondasi sektor ekonomi wilayah lalu menggalang peningkatan dunia usaha nasional.
“Sinergi antara pemerintah tempat juga OJK adalah kunci untuk menguatkan stabilitas keuangan, memperkuat UMKM, kemudian meningkatkan literasi juga inklusi keuangan di dalam seluruh daerah,” kata Friderica, Jumat, (7/3/2025).
Lebih lanjut, Friderica berharap TPAKD tidak ada semata-mata mampu memajukan perekonomian, namun juga meningkatkan kesejahteraan warga setempat yang digunakan pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan dunia usaha nasional.
TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi juga pemangku kepentingan di area yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat yang tersebut bisa saja mengupayakan perekonomian warga antara lain melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan kegiatan ekonomi daerah, serta penguatan sektor perekonomian prioritas.
Sementara itu, pada kesempatan yang digunakan sama, Pemuka Kalimantan Selatan Muhidin memberikan instruksi terhadap seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk bersinergi dengan regulator keuangan, pelaku usaha jasa keuangan dan juga instansi terkait lainnya untuk dapat bekerja bersatu di mempercepat akses keuangan inklusif serta peningkatan ekonomi yang tersebut merata dalam Kalimantan Selatan.
“Saya menghadapi nama otoritas Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan kelompok percepatan akses keuangan ke daerah. Mari kita keluarkan komitmen untuk saling bersinergi bekerja mirip dan juga berkolaborasi pada mewujudkan perkembangan ekonomi di dalam area yang tersebut inklusif kemudian berkelanjutan,” kata Muhidin.
Pengukuhan serentak yang disebutkan didahului oleh Rapat Kerjasama Daerah (Rakorda) TPAKD se-Kalimantan Selatan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerja seluruh TPAKD pada tahun 2024, refreshment arah strategis TPAKD, lalu pemantapan inisiatif kerja TPAKD tahun 2025.
Sebagai wujud implementasi percepatan akses keuangan, pengukuhan serentak dihadiri oleh juga dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Laku Pandai dan juga inisiasi account santri implementasi acara Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) Ponpes Manbaul Ulum.
Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 1 TPAKD provinsi, 13 TPAKD kabupaten/kota yang tersebut sudah pernah bergerak melaksanakan acara kerja pada 2024. Beberapa inisiatif unggulan TPAKD pada Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat peningkatan kesejahteraan komunitas dalam tempat adalah inisiatif Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Keuangan Inklusif, penyaluran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan juga kegiatan edukasi keuangan.
Pengukuhan serentak delapan TPAKD ke Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan berubah menjadi peluang meningkatkan kolaborasi pemerintah daerah, pelaku bidang keuangan. Dengan demikian akses komunitas ke sektor jasa keuangan akan semakin terbuka dan juga memperluas kapasitas lembaga jasa keuangan dalam Provinsi Kalimantan Selatan untuk memasarkan produk/layanan yang tersebut sesuai dengan keinginan warga lalu UMKM. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kegiatan perekonomian serta konstruksi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
Next Article Video: OJK Ingatkan Resiliensi dalam Tengah Menjamurnya Bank Digital
Artikel ini disadur dari OJK Kukuhkan Delapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kalsel
