Bogor, 12 Juli 2025 – Generasi Muda Kesatuan Perjuangan Republik Indonesia– GARUDA KPP-RI Kota Bogor menyampaikan usulan resmi kepada Pemerintah Kota Bogor untuk segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait batas jam operasional minimarket dan toko waralaba modern di wilayah Kota Bogor.
Usulan ini disampaikan menyusul meningkatnya keresahan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan warga di lingkungan pemukiman, terhadap jam buka minimarket yang tidak terbatas dan cenderung mengganggu keseimbangan sosial ekonomi masyarakat.
Minimarket yang buka hingga larut malam atau bahkan 24 jam, di beberapa titik dekat permukiman, telah menimbulkan banyak keluhan warga. Mulai dari ketimpangan usaha, potensi gangguan ketertiban malam, hingga ancaman terhadap usaha mikro di sekitarnya – ungkap Ketua GARUDA KPP-RI Kota Bogor, Fathan Kamal Maulana
Isi Usulan GARUDA KPP-RI:
1. Penetapan jam operasional maksimal pukul 22.00 WIB untuk seluruh minimarket dan toko ritel waralaba.
2. Larangan operasional 24 jam kecuali pada area tertentu (terminal, rest area, rumah sakit).
3. Pemberlakuan sanksi tegas bagi pengelola yang melanggar jam operasional, termasuk pencabutan izin usaha.
4. Penguatan pengawasan oleh Satpol PP dan dinas terkait secara berkala.
Tujuan Usulan Ini:
1. Melindungi keberlangsungan usaha kecil dan warung rakyat.
2. Meningkatkan ketertiban lingkungan dan keamanan warga di malam hari.
3. Menyeimbangkan pertumbuhan ritel modern dengan nilai sosial dan kearifan lokal Kota Bogor.
GARUDA KPP-RI Kota Bogor juga menyampaikan bahwa langkah ini bukan bentuk anti-investasi, melainkan bentuk pengaturan yang adil agar pelaku usaha besar dan kecil dapat tumbuh berdampingan.
Kami tidak anti-minimarket. Tapi harus ada regulasi yang jelas agar semua pelaku usaha mendapatkan ruang yang setara, dan warga tidak dirugikan oleh aktivitas yang tidak terkendali, tambah Fathan.
GARUDA KPP-RI Kota Bogor menegaskan akan terus mengawal proses penyusunan Perwali ini, termasuk dengan mengajak DPRD Kota Bogor dan organisasi masyarakat lainnya untuk menyuarakan aspirasi publik.
