Jakarta – Para pelaku bisnis pada Indonesia semakin resah dengan maraknya praktik oknum organisasi masyarakat (ormas) yang digunakan meminta-minta jatah proyek hingga melakukan pungutan liar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Nusantara (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengumumkan fenomena ini sudah mengganggu iklim penanaman modal serta berpotensi merugikan kegiatan ekonomi nasional.
“Kami memang sebenarnya sejumlah menangkap keluhan lalu keresahan dari para pelaku perniagaan menghadapi ulah oknum ormas yang digunakan meresahkan bumi usaha. Dari keluhan-keluhan yang dimaksud masuk, modusnya bermacam-macam, dari mulai pungutan liar, uang keamanan, hingga jatah proyek,” ungkap Shinta terhadap CNBC Indonesia, Sabtu (8/3/2025).
Menurutnya, praktik semacam ini tiada cuma membebani pelaku usaha dengan biaya tambahan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian pada berbisnis. Bahkan, tak jarang ulah oknum ini menyebabkan gangguan jiwa keamanan dan juga menghambat operasional industri.
Shinta menegaskan, jikalau kesulitan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa jadi semakin luas. Ketidakpastian yang ditimbulkan akan menyebabkan penanam modal berpikir ulang untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.
“Gangguan yang mana muncul akibat tindakan semacam ini dapat memulai peningkatan biaya berusaha, meningkatkan ketidakpastian di berbisnis, dan juga menurunkan kepercayaan investor,” katanya.
Tak belaka itu, biaya perekonomian yang mana ditimbulkan dari praktik ini juga tak kecil. Para pengusaha perusahaan bukanlah hanya saja harus mengeluarkan dana tambahan, tetapi juga berisiko kehilangan kesempatan mendapatkan pembangunan ekonomi baru yang dimaksud seharusnya bisa jadi masuk ke Indonesia.
 Foto: Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani pada waktu ditemui dalam kantor APINDO, Jakarta, Hari Jumat (23/8/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani ketika ditemui pada kantor APINDO, Jakarta, hari terakhir pekan (23/8/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
“Hitungan kerugiannya pun bukanlah cuma dari tambahan biaya yang digunakan harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha, namun juga peluang hilangnya pembangunan ekonomi yang tersebut masuk oleh sebab itu ketidakpastian berusaha,” imbuh dia.
Jika keadaan ini terus terjadi, Shinta mengingatkan bahwa daya saing Indonesia sebagai tujuan pembangunan ekonomi akan semakin melemah.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Apindo mengajukan permohonan pemerintah agar mengambil langkah tegas pada menertibkan oknum-oknum yang dimaksud menghambat globus usaha. Menurut Shinta, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, juga pemangku kepentingan bidang sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan juga rasa aman bagi pelaku usaha.
“Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas pada mengatasi hambatan ini, diantaranya dengan menertibkan gangguan yang tersebut dapat memproduksi pemodal lari dari Indonesia,” kata Shinta.
Selain itu, Apindo juga menggalakkan adanya dialog lebih besar intensif antara pemerintah juga sektor lapangan usaha agar solusi yang digunakan diambil benar-benar efektif. “Kami percaya, di mana iklim pembangunan ekonomi ini diperbaiki, hambatan lalu biaya berbisnis di Nusantara dapat diturunkan, maka lapangan pekerjaan dapat meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Apindo sendiri menyatakan siap berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan usaha yang tersebut lebih banyak aman, nyaman, kemudian kompetitif.
“Apindo siap berkontribusi pada upaya ini serta terus berazam untuk menyokong terciptanya lingkungan bisnis yang mana aman, nyaman, juga kompetitif,” pungkasnya.
Next Article Bos Pengusaha Wanti-Wanti PHK Usai Prabowo Umumkan UMP 2025 Naik 6,5%
Artikel ini disadur dari Bos Pengusaha Bongkar Aksi Preman Ormas Bikin Ekonomi RI Dalam Ancaman
